[:id]Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) menepis isu miring soal isu biaya sertifikasi yang dianggap mendiskreditkan lembaga perkumpulan para ulama itu. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur LPPOM MUI, Sumunar Jati, saat menjadi narasumber pada Silaturahmi MUI dan Media Islam yang digelar di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).
Dikatakan Sumunar, selama ini terdapat kesalahpahaman di sebagian masyarakat terkait biaya sertifikasi halal. “Isunya, dana sertifikasi ini terkumpul di MUI hingga trilyunan rupiah!” katanya.
Sumunar melanjutkan, rumor angka trilyunan rupiah itu akibat anggapan yang keliru. “Sebagian pihak mengira biaya sertifikasi dibebankan per jumlah produk, padahal, yang benar adalah per sertifikat,” jelasnya. Misalnya, pada tahun 2016, jumlah produk yang disertifikasi mencapai angka 79.758, akan tetapi sertifikatnya hanya sebanyak 1788. “Jika dikalikan dengan angka 79.758 tentu besar sekali, tetapi jika dilihat jumlah sertifikatnya maka dana terhimpun kurang lebih sekitar 20-25 milyar per tahun.” Jelas Sumunar. Itupun, tambahnya, “Setelah dikurangi biaya-biaya operasional, bersihnya mungkin sekitar Rp 2,5 milyar.”
Diakuinya, LPPOM selama ini memang tidak memiliki dana dari APBN. “LPPOM harus hidup sendiri, mengandalkan pembiayaan sertifikasi halal dari perusahaan yang ingin melakukan sertifikasi,” katanya.
Biaya sertifikasi sendiri berbeda tergantung dari besar kecilnya bentuk usaha. Untuk pabrik yang berlokasi di luar negeri, biaya sertifikasi halal dibebankan sebesar US 900. Sementara untuk pabrik di dalam negeri, biaya sertifikasi halal terhadap golongan usaha besar dibebankan sebesar Rp 6 juta. Sedangkan untuk golongan usaha menengah dan sedang masing-masing dibebankan sebesar Rp 4,5 juta dan Rp 2,5 juta. Adapun untuk usaha kecil, biaya sertifikasi halal adalah Rp 1 juta.
Sementara itu, tarif sertifikasi halal untuk restoran dan Rumah Potong Hewan berbeda dengan biaya di atas, dan bergantung pada besar kecilnya skala usaha.
Terkait integritas dalam hal pengelolaan keuangan, Sumunar menjelaskan bahwa LPPOM selalu diaudit oleh lembaga akuntan publik dan selalu menyampaikan laporan rutin kepada pimpinan MUI.
Saat ini, demikian Sumunar, terdapat sejumlah saintis yang bergabung di dalam LPPOM. Kehadiran para saintis itu melengkapi kehadiran para ulama yang ahli di dalam bidang syariah Islam yang berwenang mengeluarkan fatwa. Jumlah auditor LPPOM saat ini mencapai angka 998 orang se Indonesia, terdiri dari 908 auditor daerah dan 90 auditor pusat.
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/mui-tepis-isu-miring-soal-biaya-sertifikasi-halal[:]
Tinggalkan Balasan
The Indonesian Council of Ulama (MUI) through the Institute for Food, Drugs and Cosmetics Assessment (LPPOM) dismissed the rumors about the issue of certification costs that were considered to be discrediting the Ulama associations. The explanation was delivered by the Deputy Director of LPPOM MUI, Sumunar Jati, as a guest speaker at the MUI and Media Islamic Stations held at MUI office, St. Proklamasi, Menteng, Central Jakarta, Thursday (2/2).
According to Sumunar, so far there is misunderstanding in some communities related to halal certification costs. “The issue, the certification fund is collected in the MUI to trillions of rupiah!” He said.
The rumors of trillions of rupiah was due to mistaken assumptions. “Some people think the cost of certification is charged per product amount, whereas, the correct one is per certificate,” he explained. For example, by 2016, the number of certified products reaches 79,758, but the certificate is only 1788. “If multiplied by 79.758 it would be huge, but if the number of certificates was recorded then the funds are raised approximately 20-25 billion per year.” Even then, he added, “After deducting the operational costs, the net may be around Rp 2.5 billion.”
Admittedly, LPPOM so far does not have funds from the state budget. “LPPOM must live alone, relying on halal certification from companies that want to certify,” he said.
The cost of certification itself differs depending on the size of the business. For factories located abroad, halal certification costs are charged at US 900. While for domestic factories, the cost of halal certification for large-scale businesses is charged at Rp 6 million. As for the middle and medium business groups each charged Rp 4.5 million and Rp 2.5 million. As for small businesses, the cost of halal certification is Rp 1 million.
Meanwhile, halal certification rates for restaurants and slaughter houses depend on the size of the business scale.
Related integrity in terms of financial management, Sumunar explained that LPPOM is always audited by public accounting firm and always submit regular reports to the leadership of MUI.
Currently, according to Sumunar, there are a number of scientists who joined in LPPOM. The presence of scientists that complement the presence of Ulama who are experts in the Islamic law is authorized to issue a fatwa. The number of LPPOM auditors currently reaches 998 people in Indonesia, consisting of 908 regional auditors and 90 central auditors.
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/mui-tepis-isu-miring-soal-biaya-sertifikasi-halal[:]